HMI Kutuk Tragedi Kemanusiaan Rohingya

BERORASI: Para mahasiswa HMI Cabang Salatiga berorasi di Bundaran Tamansari mengutuk tragedi kemanusiaan di Rohingya Myanmar. (suaramerdeka.com/ Moch Kundori)

SALATIGA, suaramerdeka.com -Para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Salatiga melakukan aksi demo mengutuk tragedi kemanusiaan di Myanmar.

Puluhan mahasiswa itu berorasi di bundaran Tamansari, Kamis (9/8) sambil mebagi-bagikan selebaran kepada pengendara yang intinya mengutuk pembantaian umat Islam Rohingya oleh kaum mayoritas di Provinsi Rakhine Myanmar.

Aksi dimulai dengan bersepeda motor dari kampus STAIN Salatiga menuju bundaran Tamansari. Setelah puas berorasi, mahasiswa melanjutkan pawai dengan membagikan takjil kepada kaum duafa di sepanjang jalan Jendral Sudirman.

Ketua Umum HMI Cabang Salatiga, Akhmad Ilman Nafia dalam orasinya menuntut pemerintah melakukan upaya taktis dalam bingkai bilateralis, guna mencegah bertambahnya korban jiwa.

"Tidak bisa dipungkiri, terjadi pelanggaran HAM berat di Myanmar. Faktanya puluhan ribu muslim lari menyelamatkan diri dari sebuah negara dalam kurun yang panjang, lebih satu dasawarsa terakhir," katanya.

Para pendemo juga mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penanganan korban selamat di pengungsian. "Indonesia perlu melakukan upaya runding untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan ke Myanmar," katanya.

Mereka juga mendesak pemerintah bisa menerima kehadiran imigran Rohingya dan memberi kesempatan mereka hidup manusiawi di Indonesia.

SUMBER : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/08/09/126687/HMI-Kutuk-Tragedi-Kemanusiaan-Rohingya

Mahfud: Penyelenggaraan Negara Belum Pentingkan Moralitas

Mahfud: Penyelenggaraan Negara Belum Pentingkan Moralitas

Medan (ANTARA) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, penyelenggaraan negara di tanah air belum mengutamakan pentingnya moralitas sebagaimana tuntutan dalam Ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. 

"Padahal kita sudah membuat kesepakatan bahwa moral itu penting," katanya dalam diskusi politik "Sistem Ketatanegaraan Presidensial" yang dilaksanakan Korps Alumni HMI di Medan, Kamis (17/5) malam. 

Menurut Mahfud, jika dilihat secara seksama dengan kehidupan berpolitik di Indonesia, semua pihak dapat menyimpulkan jika penyelenggaraan negara belum dilandasi komitmen moral yang kuat. 

Anehnya, komitmen untuk mengutamakan moral tersebut justru sudah tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. 

Bukti kuat dari belum diutamakannya moral dalam penyelenggaraan negara itu dapat dilihat belum terealisasinya amanat Ketetapan MPR, yakni pejabat yang disoroti melakukan kesalahan seperti korupsi untuk mundur dari jabatannya. 

Dengan alasan praduga tidak bersalah dan belum diputuskan pengadilan, pejabat yang disoroti tersebut, termasuk yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi melupakan pesan moral dalam Ketetapan MPR itu. 

"Semua bilang `saya belum dinyatakan bersalah`," katanya. 

Ironisnya lagi, pejabat tersebut justru mempertontonkan ketidakpeduliannya terhadap moralitas dengan selalu memamerkan diri sebagai orang yang selalu mengajak masyarakat untuk memberantas korupsi. 

"Dia tersangka korupsi, namun kemana-kemana ceramah dalam pemberantasan korupsi," kata Mahfud. 

Moralitas HMI

Terhadap keluarga besar alumni HMI, Mahfud mengajak untuk terus memberikan pelajaran moral bagi bangsa guna semakin memperkokoh peranan organisasi tersebut. 

Menurut dia, sosialisasi tentang pentingnya moral tersebut sangat diperlukan untuk menghindari diri dari kemungkinan terlibat kesalahan akibat lemahnya sistem birokrasi dan pemerintahan yang ada di tanah air. 

Dari perjalanan dan pengalaman selama ini, masih kurangnya pengutamaan moralitas tersebut menyebabkan tidak sedikit alumni HMI justru terlibat dalam hal-hal yang mengindikasikan kerusakan moral. 

Ketika masih berstatus sebagai kader HMI, banyak aktivis yang selalu mendesak pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dapat mengganggu program penyejahteraan masyarakat. 

"Namun, banyak juga alumni HMI yang korupsi. Apa yang salah dengan negara ini," katanya.(rr) 

SUMBER : http://id.omg.yahoo.com/news/mahfud-penyelenggaraan-negara-belum-pentingkan-moralitas-050013100.html

Mahasiswa Inhil Galang Dana Pembangunan Gedung KPK

Aksi penggalangan dana untuk pembangunan gedung KPK juga digelar di Tembilahan. Sekelompok mahasiswa peduli pemberantasan korupsi mengajak masyarakat membantu.

Riauterkini-TEMBILAHAN-Mahasiswa di Indragiri Hiilir menggelar aksi penggalangan dana bagi pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kalangan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Mahasiswa Peduli Gedung KPK (AMPG KPK) terdiri dari mahasiswa UNISI Tembilahan dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Inhil ini melakukan penggalangan dana di beberapa titik jalan dalam kota Tembilahan. 

Aksi kepedulian mulai digelar Ahad (1/7/12) yang mengusung tema 'Jihad Akbar Berantas Korupsi di Indonesia' ini merupakan dukungan dan kepedulian kalangan mahasiswa di Indragiri Hilir dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 

"Aksi penggalangan dana bagi pembangunan gedung KPK ini merupakan solidaritas dan kepedulian kita terhadap gerakan pengumpulan dana yang saat ini sedang digalang secara nasional," ungkap Koordinator Lapangan Penggalangan dana AMPG KPK, Syar'i AM didampingi koordinator lainnya, Bukhari dan Edo kepada riauterkini.com, Ahad (1/7/12). 

Diterangkan, aksi ini juga bertujuan menggugah kesadaran masyarakat Inhil agar sama-sama melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi, khususnya di Indragiri Hilir. 

"Aksi ini juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa perbuatan korupsi harus diperangi secara bersama-sama segenap elemen masyarakat, karena efeknya juga menimbulkan kerugian secara massif," sebutnya.***(mar)


SUMBER: http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=48593

Mencapai Derajat Takwa

AKARTA– Menjalankan ibadah puasa selama Ramadan bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan hanya instrumen atau proses untuk mencapai derajat takwa. Hakim Agung Salman Luthan mengemukakan, puasa yang dijalankan sepanjang satu bulan penuh menjadi tidak berarti apa-apa jika tidak mencapai derajat takwa.Menurut dia, berhasil dan tidaknya tidak tujuan puasa tidak dapat dilihat dari kemampuannya melewati hari pertama puasa hingga mencapai sebulan penuh. Keberhasilan itu bergantung bagaimana perilaku keimanan seusai menjalankan puasa, misalnya takut terhadap Allah dalam situasi dan kondisi apa pun. “Kalau derajat takwa tidak kita capai,puasa cuma mendapatkan lapar dan dahaga,” terangnya dalam acara buka bersama alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta di Gedung Bank Indonesia, Jumat (27/7) malam. Ketakwaan yang dimaksud, kata Salman, adalah proses tumbuhnya kesadaran diri sebagai hamba Allah, serta menjalankan semua yang diperintahkan- Nya. Indikator ketakwaan seorang muslim terlihat apabila puasa yang telah dilakukannya melahirkan peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah. Dia menilai fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belakangan ini menunjukkan seolah tidak ada relevansi antara ketaatan beribadah dan lahirnya ahlakul karimah. Bahkan, banyak ditemukan orang yang rajin menjalankan ibadah puasa, rajin salat,serta rajin naik haji hingga berkali-kali, tapi akhlaknya tidak sejalan dengan ibadah mahdonya. Ibadahnya tidak memengaruhi perilaku dan tindakannya. “Orang-orang seperti itu prinsipnya salat dan puasa tetap, tapi perbuatan maksiat atau melanggar jalan terus,” kata dia. Dia mencontohkan, tidak sedikit di antara para tahanan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang rajin salat, berpuasa, dan naik haji berkalikali. Namun, ibadah yang dijalankannya tidak memiliki korelasi dengan perbuatannya. Kondisi tersebut terjadi karena falsafah beragama tidak kaffah atau bahkan syahadatnya jarang diperbarui.Mereka hanya menjalankan agama denganseleranya masing-masing. ”Padahal, agama merupakan tuntunan Allah,”tegas dia. Selain itu, tidak adanya kesesuaian antara ibadah dan perilaku bukan karena praktik ibadahnya salah, tapi disebabkan manusia yang cenderung mencampuradukkan antara yang hak dan yang batil. Ibadah, kata Salman, sejatinya memiliki korelasi atau hubungan dengan ahlakul karimah, sehingga ibadah puasa benarbenar menjadi instrumen mencapai derajat ketakwaan yang lebih tinggi.“Jika derajat takwa dicapai, puasa yang dijalani selama sebulan mampu memperbaiki perilaku kita,” tuturnya. Di tempat sama,Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengingatkan ada ketimpangan pendapatan di kalangan masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan melemahnya ekonomi global. Menghadapi situasi seperti itu,dia menyarankan agar masyarakat tetap berpegang pada prinsip hidup sederhana.“Ini tantangan,tapi saya juga prihatin karena di tengah kehidupan demokrasi seperti ini tidak ada yang berani mengatakan sudah saatnya kita hidup sederhana,” kata Halim. Menurut dia, pihaknya punya kewajiban moral untuk menyampaikan tentang kondisi ekonom yang sesungguhnya. Secara umum,dia menilai ekonomi Indonesia terus tumbuh pesat. Bahkan, melemahnya ekonomi global tidak menyurutkan minat investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Pertumbuhan itu tetap harus dijaga, tapi harus disertai kewaspadaan. “Itu tanda ekonomi kita mengalami kemajuan, tapi tetap harus waspada,” imbuhnya. ● andi setiawan

 SUMBER : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/515046/

MUI ingatkan umat Islam bali tak eksklusif

MUI (ANTARA News)

Denpasar (ANTARA News) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam di Provinsi Bali tidak bersikap eksklusif dan lebih mengedepankan sikap toleransi terhadap umat beragama lain.

"Ikuti semua kegiatan masyarakat di kampung. Kalau yang masih muda, ikutlah olahraga bersama masyarakat," kata Ketua MUI Provinsi Bali, Taufik As`adi, dalam "Dialog Kebangsaan: Toleransi Umat Beragama Untuk Mewujudkan NKRI Yang Bermartabat" di Denpasar, Selasa malam.

Dengan mengutip dokumen tahun 1965, dia menyebutkan bahwa umat Islam di Bali harus melakukan lima hal, yakni menjaga keamanan lingkungan, berpartisipasi dalam menjamin kelancaran distribusi logistik, menjadi penghubung warga Bali dengan warga dari luar Bali, berpartisipasi dalam menjaga keutuhan RI, dan membina masyarakat melalui masjid dan lingkungan sekitar.

Menurut dia, kalau kelima hal itu dijalankan secara konsekuen, dipastikan tidak akan ada umat Islam di Bali, utamanya generasi muda yang bersikap eksklusif.

"Bahkan, pada saat Nyepi pun bukan persoalan bagi umat Islam karena justru bisa dimanfaatkan untuk ibadah di dalam rumah, seperti membaca Alquran," kata Taufik dalam dialog yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Denpasar itu.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Pembantu Rektor III Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Ida Bagus Gede Candrawan M.Ag, menilai toleransi umat Islam di Pulau Dewata sudah cukup baik.

"Pada saat Nyepi mereka juga bisa menunjukkan sikap toleransinya. Apalagi di Bali ini banyak komunitas muslim yang nota bene penduduk asli, bukan pendatang," katanya.

Demikian halnya pada saat bulan puasa, umat Hindu di Bali juga bisa menunjukkan toleransinya terhadap umat Islam yang menjalankan ibadah puasa.

"Seharusnya Bali ini bisa menjadi contoh pembangunan masyarakat berkarakter kebangsaan bagi daerah-daerah lain. Semua agama difasilitasi. Bahkan, umat Islam pun juga banyak yang membantu upacara adat di banjar (dusun adat), meskipun tidak untuk ritualnya," kata Candrawan.

Dialog yang disela dengan buka puasa bersama di sebuah hotel di Denpasar itu menjadi menarik lantaran HMI mengundang beberapa elemen mahasiswa lain, seperti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

"Kami sangat senang hidup di Bali ini karena meskipun mayoritas masyarakatnya penganut Hindu, tidak ada aturan yang mengadopsi agama Hindu. Bahkan, di Kampial (Nusa Dua), ada tempat ibadah untuk masing-masing pemeluk lima agama," kata seorang mahasiswa dari PMKRI saat memberikan tanggapan dalam dialog tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Denpasar, Ibnu Hajar, mengaku tidak menduga jika acara yang dipersiapkan dalam waktu singkat mendapat respons positif dari aktivis mahasiswa lain.

"Kami ingin menunjukkan kepada senior kami di KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiwa Islam) bahwa meskipun tak punya sekretariat, kami bisa menyelenggarakan acara ini di hotel dengan ratusan undangan," katanya.

HMI Cabang Denpasar dalam sebulan terakhir sudah tidak lagi memiliki sekretariat setelah masa kontrak kantornya di kawasan Renon habis. HMI menagih janji kepada KAHMI untuk dibuatkan kantor sekretariat secara permanen dengan menggunakan dana atas penjualan aset HMI.
(M038/D009)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

SUMBER : http://www.antaranews.com/berita/323323/mui-ingatkan-umat-islam-bali-tak-eksklusif

Mahasiswa demo Kedubes Myanmar soal pembantaian Rohingya

Rohingya. ©Reuters

Sekitar 50 orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Muslim Peduli Rohingya (AMPR) berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jalan KH Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mengecam kasus kekerasan yang dialami etnis muslim Rohingya di Myanmar.

"Menjelang Ramadan etnis Rohingya di Myanmar mengalami perlakuan tindak kekerasan, bahkan disebutkan sebagai etnis minoritas paling menderita di dunia karena mereka ditolak kewarganegaraannya di wilayah mereka sendiri, dirampas haknya atas tanah mereka sendiri selama 30 tahun terakhir," kata K=kordinator aksi, Muhammad Zimah kepada wartawan di depan Kedubes Myanmar, Kamis (25/7).

Selain itu, lanjut Zimah, etnis Rohingya yang mayoritas adalah muslim dilarang menjalankan ibadah.

"Bahkan kini terjadi pembantaian massal dan pengusiran terhadap etnis Rohingya dari tanah mereka sendiri, pasokan makanan ditutup, ribuan rumah dibakar, dan ratusan bahkan ribuan orang dibunuh dan dibakar. Sekarang ratusan etnis Rohingya kini menjadi pengungsi," ujarnya.

Mahasiswa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pemuda Muhammadiyah, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan elemen islam lainnya menuntut pemerintah Myanmar untuk menghentikan dan segera menyelesaikan serta mengusut tuntas kejahatan kemanusiaan di Rohingya.

"Kami mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk secepatnya mengambil langkah-langkah diplomatik guna menyelesaikan tragedi di Rohingya, kami juga mendesak kepada komunitas ASEAN untuk segera membentuk tim investigasi guna mengungkap kejahatan terhadap kemanusiaan di Rohingya," imbuhnya.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Internasional untuk mengecam segala bentuk kejahatan kemanusiaan khususnya yang terjadi di Rohingya," pungkasnya.

[ren]


SUMBER: http://www.merdeka.com/peristiwa/mahasiswa-demo-kedubes-myanmar-soal-pembantaian-rohingya.html

Indonesia bisa berperan selamatkan muslim Rohingya

Sejumlah massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Selasa (24/7). Mereka menuntut pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan pembantaian dan penindasan warga Muslim Rohingya, serta mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan pemerintah Indonesia untuk segera turun tangan menghentikan kejahatan HAM tersebut. (FOTO ANTARA/Reno Esnir)

Jakarta (ANTARA News) - Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan Indonesia bisa memainkan peranan penting dalam menyelamatkan Muslim Rohingya di Myanmar.

"Indonesia jangan hanya merasa sedih atas apa yang terjadi di Myanmar. Namun, apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu, misalnya, dengan cara-cara diplomasi," ujar Ikrar di Jakarta, Kamis.

Meskipun ada prinsip tidak boleh campur tangan (nonintervensi) yang merupakan prinsip fundamental ASEAN, lanjut dia, Indonesia bisa memerankan peranan penting untuk menyelesaikan persoalan itu.

"Seperti kita ketahui semua, terbukanya sistem pemerintahan di Myanmar saat ini tak bisa terlepas dari diplomasi Indonesia melalui kedekatan militer Indonesia dan Myanmar," tambah dia. 

Untuk itu, lanjut dia, Indonesia harus bisa mengambil tindakan mengingat peranan pentingnya di Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara itu.

"Palestina yang jauh saja memikirkan masalah itu. Masa Indonesia yang secara geografis dekat tidak memikirkan masalah itu," katanya.

Menjelang Ramadan, etnis Rohingya di Myanmar mengalami perlakuan tindak kekerasan oleh tentara Myanmar.

Menurut laporan terakhir, hampir 650 dari hampir satu juta Muslim Rohingya tewas selama bentrokan yang terjadi di wilayah barat Rakhine, Myanmar. Sementara 1.200 lainnya hilang dan 90.000 lebih terlantar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan komunitas Muslim Rohingya sebagai Palestina dari Asia dan salah satu kelompok minoritas paling teraniaya di dunia.

Pemerintah Myanmar tidak mengakui Muslim Rohingya dan menyebut mereka sebagai imigran ilegal meski mereka telah tinggal di negara itu selama beberapa generasi.

(I025/D007) 

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2012

SUMBER: http://www.antaranews.com/berita/323805/indonesia-bisa-berperan-selamatkan-muslim-rohingya